SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU TERHADAP VENDOR (PENYEDIA BARANG ATAU JASA) DI PT SUMBERDAYA SEWATAMA

 

Syarat dan ketentuan ini berlaku antara PT Sumberdaya Sewatama (“Sewatama”) dengan Penyedia Barang atau Jasa, atau Barang dan Jasa (“Vendor”) sebagai Bagian tidak terpisahkan dari suatu Perjanjian/Purchase Order yang telah disepakati oleh Sewatama dengan Vendor. Syarat dan Ketentuan disini berlaku selain daripada yang tertulis dan diatur pada Perjanjian/Purchase Order. Penerimaan dan kesepakatan Vendor atas Syarat dan Ketentuan ini disepakati berlaku terhitung sejak : (i) Vendor menerima Purchase Order dari Sewatama dan tidak ada sanggahan dari Vendor setelah 7 (tujuh) hari kalender, atau (ii) Adanya pernyataan tertulis dari Vendor mengenai barang/jasa yang diminta Sewatama, atau (iii) dilakukannya pengiriman barang atau dimulainya pelaksanaan jasa oleh Vendor

  1. Kewajiban Vendor : melakukan pekerjaan sesuai layanan/ruang lingkup kerja yang dimuat pada Perjanjian atau Purchase Order yang disampaikan oleh Sewatama kepada Vendor.
  2. Hak Vendor :menerima pembayaran sesuai dengan prestasi/layanan/ruang lingkup kerja yang telah dijalankan dan disetujui oleh Sewatama.
  3. Kewajiban Sewatama : melakukan pembayaran atas prestasi/layanan/ruang lingkup kerja yang telah dijalankan dan disetujui.
  4. Hak Sewatama : mendapatkan hasil pekerjaan sesuai layanan/ruang lingkup kerja yang diinginkan.
  5. Perjanjian/Purchase Order ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
  6. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian/Purchase Order ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai setelah 30 hari sejak perselisihan pertama kali disampaikan salah satu Pihak, maka perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
  7. Tiada satu Pihak pun akan bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar yang terjadi dan berada diluar batas kemampuan dan kekuasaan Para Pihak, yang tidak dapat diramalkan dengan layak untuk dicegah, termasuk  tetapi tidak terbatas  pada perang (dinyatakan atau tidak), gejala alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin ribut, kebakaran), wabah penyakit, pemberontakan, kekacauan sosial, pemogokan besar-besaran, dan atau  undang-undang, ordonansi sebagai suatu bagian dari pemerintah atau penguasa negara.Pihak yang terkena keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis disertai surat keterangan resmi dari instansi berwenang kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Keadaan Kahar tersebut terjadi.
  8. Para Pihak bertanggung jawab atas segala kewajiban pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian/Purchase Order ini sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
  9. Jika salah satu Pihak melanggar Perjanjian/Purchase Order  ini (wanprestasi) termasuk namun tidak terbatas pada ketidaksesuaian pemberian barang/jasa Pekerjaan, maka Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengirimkan surat peringatan pertama, kedua  dan ketiga  dengan jarak  7 (tujuh) hari kerja dari masing – masing surat peringatan tersebut.
  10. Perjanjian/Purchase Order ini dapat diakhiri oleh Sewatama dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran. Untuk pemutusan/pengakhiran Perjanjian/Purchase Order  ini, Para Pihak setuju mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
  11. Jika Perjanjian/Purchase Order ini berakhir, maka hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya Perjanjian/Purchase Order  ini akan diselesaikan oleh Para Pihak selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Perjanjian/Purchase Order  ini
  12. Hal – hal yang belum diatur di dalam Perjanjian/Purchase Order ini akan diatur lebih lanjut atas kesepakatan Para Pihak, dan perubahan apapun atas Perjanjian/Purchase Order  ini hanya dapat dibuat secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak.
  13. Tanggung jawab Sewatama hanya terbatas pada hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian/Purchase Order ini, dan tidak mencakup kewajiban, tugas ataupun pertanggung-jawaban lainnya kepada Vendor dalam bentuk apa pun.
  14. Vendor dan Sewatama menjamin, bahwa ia tidak dan tidak akan membayar sesuatu upah, komisi atau imbalan atau memberikan suatu hadiah atau potongan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung kepada seseorang pejabat, pegawai, agen atau wakil Pelanggan atau wakil Sewatama, apakah secara umum atau sehubungan dengan Perjanjian/Purchase Order ini, baik sebagai bujukan guna mendapatkan Perjanjian/Purchase Order  ini, maupun sebagai pengakuan akan sesuatu pengaturan antara Pelanggan dengan Sewatama. Pelanggaran terhadap hal ini akan meyebabkan pemutusan/pengakhiran Perjanjian/Purchase Order , dan segala biaya dan kerugian yang timbul akibat pemutusan tersebut di atas akan menjadi tanggungan Pihak yang melanggar ketentuan ini.
  15. Vendor menjamin bahwa :
    1. Dalam Perjanjian/Purchase Order ini diwakili oleh perwakilan yang sah untuk mewakili entitasnya
    2. Telah memiliki seluruh perizinan dan/atau sertifikasi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kewajibannya termasuk namun tidak terbatas pada sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
    3. Mengasuransikan atas segala asset, karyawan, dan harta benda yang menjadi miliknya masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian/Purchase Order ini sesuai ketentuan yang berlaku
    4. Akan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan jaminan/garansi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
    5. Tidak akan melaksanakan Pekerjaan tambahan dan atau menyediakan tambahan suku cadang/produk lainnya atau melakukan modifikasi/perubahan dalam bentuk apa pun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang akan berkewajiban membayar setiap dan semua biaya dan atau pengeluaran-pengeluaran dan atau penggantian-penggantian yang timbul atas pelaksanaan Pekerjaan tambahan tersebut.
    6. Bertanggung jawab atas segala penanganan terkait limbah yang timbul dari hasil pekerjaan yang dilakukan.
  16. Hal – hal yang belum cukup diatur di dalam syarat dan ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh Sewatama dalam suatu dokumen tertulis.