Sistem Pelaporan Pelanggaran

Untuk menunjang implementasi  Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) PT Sumberdaya Sewatama (Sewatama) menerapkan program wishtleblowing system, yaitu sistem pengawasan yang baik, efisien dan berlaku untuk seluruh karyawan dan pihak ketiga Perseroan termasuk para pemangku kepentingan.

 

Penyampaian Laporan Pelanggaran
Pihak yang berhak melakukan pelaporan pelanggaran adalah setiap karyawan Sewatama atau pihak ketiga di luar Perseroan yang merasa dirugikan atau pihak manapun yang ingin melaporkan terjadinya pelanggaran. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim maupun dengan dilengkapi identitas pelapor.

 

Penyampaian laporan secara anonim akan diterima, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk awal atas tindakan pelanggaran yang terjadi. Perseroan hanya akan menindaklanjuti pelaporan whistleblower yang valid. Sesuai dengan kebijakan perlindungan pelapor, pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu dapat dikenakan sanksi dan tidak dapat memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dapat dijatuhkan menunjuk kepada peraturan internal, maupun eksternal Perseroan, yang sanksinya bisa masuk dalam ranah pidana.

 

Laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui surat elektronik (e-mail):
sewatamawbs@gmail.com

 

Format pelaporan yang akan diproses, bila memenuhi unsur  4 W & 1 H, sebagai berikut:

  1. What: Apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
  2. Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan
  3. When: Kapan perbuatan tersebut dilakukan
  4. Who: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
  5. How: Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Dengan adanya acuan ini, dapat membantu pelapor memberikan informasi yang terstruktur dengan jelas dan tim whistleblower untuk mengidentifikasi.

 

Laporan mengenai pelanggaran yang dilterima oleh tim Whistleblower akan ditindaklanjuti oleh Management dan / atau Komite Audit. Sanksi yang dikenakan diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Pedoman Etika Perusahaan atau bila perlu dapat mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).